3.128 UMKM Dalam Proses Pencairan

  • Whatsapp
Ariyanti

LAHATPOS.CO, Lahat – Ditengah pandemi yang melanda, pemerintah mencoba mempertahankan perekonomian dengan mengucurkan berbagai bantuan kepada masyarakat.

Salah satunya, bantuan Banpres untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam melakukan percepatan program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menyasar 12 juta pelaku UMKM dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Yahya Edwar SE MSi melalui Sekretaris, Ariyanti SSos MM mengatakan, bantuan ini berasal dari dana hibah pemerintah pusat. Setiap penerima akan mendapatkan Rp 2,4 juta. Diharapkan melalui bantuan ini, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya menjadi semakin baik.

Dari catatan Dinas Koperasi dan UMKM, tahap 1 hingga tahap 6, pihaknya menyampaikan pengiriman data pertama pada April 2020 kepada kementerian pusat sudah mencapai 6.628 pelaku UMKM.

“Pada tahap 1, 2, dan 3 total UMKM sebanyak 3.128 yang mempunyai buku rekening dan saat ini masih dalam proses pencairan. Sedangkan pada tahap 4, 5, dan 6 terdata sebanyak 2.300 pelaku usaha, yang saat ini masih menunggu informasi dari Kementerian Koperasi. Sementara yang gagal terverifikasi sebanyak 1.200,” ungkapnya saat dikonfirmasi Lahat Pos, Selasa (13/10).

Lebih lanjut dikatakannya, pada pengiriman kedua dan ketiga saat

pertengahan September 2020 lalu, pihaknya menyampaikan data dengan total 5.701 pelaku UMKM yang mendaftar.

“Kita hanya memfasilitasi pendataan, untuk verifikasi dilakukan oleh kementerian dan pencairan dari bank,” ungkapnya.

Pada awal Oktober, Kementerian Koperasi memperpanjang kembali waktu pendataan program bantuan untuk Pelaku Usaha Menengah (BPUM) hingga November 2020. Dengan adanya perpanjangan ini, para pelaku UMKM yang belum sempat mendaftar, kembali memiliki kesempatan untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan tersebut.

“Ada 3.000 UMKM yang akan kita input untuk dikirim kepada kementerian, kemungkinan akan bertambah sesuai UMKM di Lahat,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk proses pendataan masih dilakukan. Pihaknya berharap kades dan lurah harus tanggap mendata masyarakat yang sesuai dengan persyaratan Banpres produktif BPUM.

“Kami juga mengimbau kepada kades, lurah, dan camat, agar saat input data UMKM disetiap kecamatan, dapat diverifikasi terlebih dahulu, apakah ada NIK ganda atau sudah mendapatkan bantuan sebelumnya. Kemudian nantinya kita rekap,” ungkapnya. (zaki)

Pos terkait