Bahas 9 Raperda Usulan Eksekutif, 4 Perda Inisiatif DPRD

  • Whatsapp
MENYAPA: Wakil Bupati Lahat H Haryanto menyapa anggota DPRD Lahat, usai menghadiri penutupan Rapat Paripurna II Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPRD Lahat, Senin (12/10) Foto: Zaki/Lapos

LAHATPOS.CO, Lahat – 9 Raperda yang disampaikan Pemerintah daerah (Pemda) melalui Kepala Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Lahat sebelumnya, akhirnya mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Lahat pada rapat paripurna, Senin (12/10).

Pada rapat yang dihelat di Gedung Paripurna DPRD Lahat, membahas beberapa naskah raperda, meliputi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisataan, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Kepemudaan, Persampahan, Keolahragaan, Kawasan Tanpa Rokok, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat, dan Peraturan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023.

Bacaan Lainnya

Dalam pembahasan tersebut, 3 Pansus DPRD Lahat menyetujui pembentukan raperda tersebut menjadi perda yang disampaikan Jubir Pansus I Wiwin, Jubir Pansus II Ahmad Barmawi, dan Jubir Pansus II, Andriansyah.

Selain itu, ada 4 perda inisiatif DPRD Lahat, yakni penyelenggara kearsipan, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, persampahan, dan penyelenggara ibadah haji.

Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST mengatakan, raperda inisiatif DPRD mengakomodir aspirasi dari masyarakat yang memang dibutuhkan saat ini.

“Properda 2021 memuat 9 raperda usulan eksekutif dan 4 perda inisiatif DPRD. Total raperda 2021 sebanyak 13 raperda,” ungkapnya.

Sementara, Bupati Lahat, Cik Ujang SH melalui Wakil Bupati Lahat, H Haryanto SE MM MBA mengatakan, dalam rangka mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan potensi daerah, yang dilandasi dengan landasan hukum yang benar dan berpedoman pada aturan yang memperhatikan berbagai aspek kehidupan.

“Disamping dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, maka perlu didukung oleh perangkat produk hukum daerah yang akurat, sehingga jalannya pembangunan serta hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat dapat diatasi tanpa menimbulkan efek negatif dikemudian hari,” jelas Wabup.

Haryanto berharap, program pembentukan peraturan daerah usul pemerintah, serta program pembentukan peraturan daerah yang diusulkan kepada DPRD Lahat, dan telah dibahas panitia khusus ini, akan menciptakan ketentraman, ketertiban, kesejahteraan serta pengelolaan pemerintahan yang lebih baik ke depan.

“Pembahasan program pembentukan peraturan daerah ini, tentu telah banyak mengorbankan tenaga dan pikiran para anggota dewan yang terhormat, oleh karenanya pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas segala jerih payah yang telah dicurahkan tersebut,” ucap H Haryanto. (*)

Penulis : Zaki

Pos terkait