Bupati Lahat Cik Ujang Ajak Perkuat Toleransi Antar Umat Agama melalui Dialog

  • Whatsapp
SAMBUTAN: Bupati Lahat Cik Ujang SH menyampaikan sambutan pada pembukaan acara Dialog Tokoh Lintas Agama di Gedung PKK Kabupaten Lahat, Kamis (26/12). Foto: Zaki/Lapos

lahatpos.co, Lahat – Pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan upaya bersama umat beragama maupun pemerintah atau organisasi dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Dalam membangun kerukunan tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di bawah pembinaan  Kementerian Agama Kabupaten Lahat menyelenggarakan kegiatan bertajuk Dialog Tokoh Lintas Agama, Kamis (26/12) di Gedung PKK Kabupaten Lahat. Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh lintas agama dari MUI, NU, FKUB, kristen, katolik, budha, dan lainnya serta penyuluh agama di lingkungan Kamenag.

Bacaan Lainnya

Turut hadir juga Bupati Lahat Cik Ujang SH, Kepala Kantor Kementerian Agama Lahat Drs H Rusidi Dja’far MM, Ketua FKUB Lahat H Haruddin BA, Dandim 0405 Lahat Letkol Kav H Sungudi SH MSi, Kapolres Lahat AKBP Irwansyah SIK, dan mahasiswa.

Ketua FKUB Lahat H Haruddin BA mengatakan, tujuan diselenggarakan dialog antar umat, tidak lain adalah memperkokoh persatuan antar tokoh dan lintas agama yang ada di Kabupaten Lahat.

“Kabupaten Lahat masih tetap aman, damai, terkendali, dan saling silaturahim berkat kerjasama kita semua dalam kebersamaan antar umat, yang sesuai dengan program Gubenur Sumsel yakni zero conflict,” ujarnya.

Lanjut H Haruddin juga berharap dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan pendidikan antar umat dan memperkokoh  rasa toleransi. “Serta saling menjaga hubungan dengan baik dan saling menghormati,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lahat Cik Ujang SH mengatakan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah adalah hasil konsensus dari semua majelis agama yang diakui di Indonesia setalah melalui dialog dan musyawarah yang cukup panjang mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2006 dan ditanda tangani oleh menteri agama dan menteri dalam negeri pada 21 Maret 2006.

“Yang diatur dalam peraturan bersama ini adalah hal hal yang terkait dengan lalu lintas para pemeluk agama yang juga warga Negara Indonesia,” ungkapnya.

Lanjut Cik Ujang mengatakan peraturan bersama menteri ini sama sekali tidak mengurangi kebebasan beragama yang disebut dalam pasal 29 UUD 1945.

“Beribadat dan membangun rumah ibadat adalah dua hal yang berbeda, beribat adalah ekspresi keagamaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan membangun rumah ibadat adalah tindakan yang berhubungan dengan warga  lainnya,” ujarnya.

Cik Ujang  berharap kegiatan dialog antar tokoh lintas agama seperti ini dapat dilaksanakan secara secara rutin atau berkala sesuai kebutuhan.

“Saya selaku Ketua Dewan Pembina akan menfasilitasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya percaya melalui kegiatan seperti ini akan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik,” ungkapnya. (zk)

 

Pos terkait