Bupati Lahat Usahakan Naikkan Gaji BPD

  • Whatsapp
RAPAT: Perwakilan massa dari BPD Kabupaten Lahat saat rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Lahat, Senin (12/10). Foto: Heru/Lapos

LAHATPOS.CO, Lahat – Terkait adanya aksi yang dilakukan oleh ratusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Lahat di depan Gedung DPRD Lahat, Senin (12/10) salah satu untuk meminta meminta persamaan hak tunjangan dan kesejahteraan ditanggapi Bupati Lahat,  Cik Ujang SH.

Menurut Cik Ujang SH menyebutkan, sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Lahat telah menaikan gaji BPD. Kedepan, Cik Ujang kembali berusaha untuk kembali menaikan gaji BPD namun harus tetap bersabar.

Bacaan Lainnya

“Sejak aku jabat (Bupati), gaji BPD sudah kunaikkan, meskipun sedikit,” kata Cik Ujang dihadapan para Kades dan Perwakilan BPD se Merapi Area saat melakukan kunker dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Merapi Area, Senin (12/10).

Kemudian dilanjutkan orang nomor satu di Bumi Seganti Setungguan itu, apabila di daerah lain ada yang lebih besar, itu sesuai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan adanya pemanfaatan BUMDes sehingga berdampak pada gaji BPD.

“Kalau ada yang lebih besar itu karena PAD nya lebih besar. Selain itu juga, ada daerah yang membuat BUMDes sehingga hasil dari BUMDes itu bisa dirasakan oleh BPD juga. Sabar, insyallah  kalau ada uangnya kita berusaha naikkan, walaupun naik tidak bisa besar,” sampainya.

Di tempat terpisah, aksi demo dari anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD), akhirnya tidak terbendung. Kendati Camat sudah diperintahkan agar BPD diwilayah tidak ikut aksi, BPD dari ratusan desa se Kabupaten Lahat, Senin (12/10) masih nekat geruduk DPRD Kabupaten Lahat.

Kedatangan ratusan anggota BPD ini, rupanya ingin “curhat” ke anggota DPRD Lahat. Setidaknya ada delapan poin yang jadi keluhan. Diantaranya, meminta fasilitasi ke pihak Pemkab Lahat. Tingkatkan kapastitas BPD dengan bimtek. Meminta persamaan hak tunjangan dan kesejahteraan sesuai UMP. Meminta dibangunkan sekretariat BPD per desa.

Selain itu, juga minta segera paripurnakan Perda mengenai BPD. Buat Perbup memenuhi aspek keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Meminta Bupati Lahat membuat keputusan Perbup tentang standar biaya desa. Terakhir meminta dinas terkait membuat petunjuk teknis tentang pemilihan anggota BPD.

“Lembaga ini lembaga perwakilan rakyat, kami disini mewakili pendemo, bukan pemutus solusi. Disini kita mencari solusi, apa yang patut disampaikan ke pihak eksekutif,” kata Nizarudin, Ketua Kamosi 1 saat rapat dengar pendapat bersama perwakilan BPD, di ruang rapat gabungan DPRD Lahat.

Edi Saputra, Ketua BPD Lingkar Jaya, Kecamatan Kikim Timur menyampaikan, pihaknya (BPD) terkesan dibodoh-bodohi. Pihaknya selama ini mengalami kesenjangan kesejahteraan dengan perangkat desa, padahal BPD, kades, dan perangkat desa masuk dalam satu undang-undang.

“Karena tidak ada bimtek, kondisinya kami banyak yang tidak mengerti. Di lapangan Kades membuat anggota BPD dari orang-orangnya, musyawarah sesama mereka, jadi kepengurusan desa ditangan dek beradik mereka,” sampainya.

Sementara, Sutra Imansyah menuturkan, BPD harus memahami dahulu tugas dan fungsinya. Jangan sekedar minta naikan gaji, tapi tunjukkan dahulu kinerja. Produk BPD itu ialah Perdes, jangan sampai Perdes sudah dibuat BPD mala tidak tahu apa isinya.

“Perdes itu haknya BPD, buat Perdes yang bisa menghasilkan PADes. Jangan ditanda tangani jika kalian tidak tahu isi Perdes tersebut,” tutur Sutra.

Disisi lain, Kabid Tata Wilayah dan Administrasi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Lahat, Imam Santosa menerangkan, desa memiliki UU tersendiri, dan berdiri sangat kuat. Desa diberikan kewenangan sepenuhnya mengatur dan mengurus desanya sendiri. Setelah BPD dilantik, otomatis statusnya masuk dalam aparatur desa. Dijelaskan dalam UU desa, gaji perangkat disetarakan dengan PNS golongan 2, sedangkan untuk BPD tidak diatur.

“Ini bukan siapa yang memberikan SK. Tunjangan kinerja BPD, berasal dari APDes, jadi sinkronisasi kades dan BPD harus ditingkatkan, agar menghasilnya banyak PADes. Kalau BPD mau tunjangan sesuai UMP, UU tenaga kerja tidak bisa disamakan dengan UU desa,” jawab Imam.

Massa dari BPD akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam RDP tersebut didapat beberapa persoalan dan solusi, yang akan disampaikan Komisi 1 DPRD Lahat kepada Bupati Lahat. (*)

 

Penulis: Ferry dan Heru Senovlan

Pos terkait