Komisi 1 DPRD Desak DPMDes Buat Perbup BPD

  • Whatsapp
BINCANGI: Tanhar Efendi, anggota Komisi I DPRD Lahat saat dibincangi awak media, Selasa (13/1). Foto: Heru/Lapos

LAHATPOS.CO, Lahat – Solusi jitu yang disampaikan Tanhar Efendi, anggota Komisi I DPRD Lahat, menjawab curhatan ratusan massa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Lahat, Selasa (13/10) lalu, rupanya dapat bantahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes).

Menurut politisi Partai Golkar ini, inti curhatan BPD ini soal kesenjangan. Tinggal bagaimana pihak dinas terkait bisa membuat aturan, dana desa yang digunakan untuk memberikan honor BPD tidak mendapat persoalan kedepannya.

Bacaan Lainnya

“Kalau mau anggaran dari Pemda, kapan bisanya, tapi kalau nyelip dari dana desa (DD), itu kan bisa. Intinya bagaimana uang dana desa ini kebagian oleh BPD,” kata Tanhar, Selasa (13/10).

Tanhar menyebutkan, hasil kunjungannya ke Kementerian Desa beberapa waktu lalu. Dana desa bukan hanya untuk infrastruktur saja, bukan hanya membuat spal, jalan stapak saja. Jadi kenapa dana desa tidak digunakan untuk tunjangan/insentif BPD, padahal bisa.

“Yang jadi masalahnya, sudah ada belum Perbupnya. Minta ke DPMDes, buat Perbup kewenangan dana desa, biar tidak terjadi ribut lagi,” ucapnya.

Menurut Tanhar, solusi agar BPD tidak ribut lagi, pihak eksekutif harus membuat Perbup tentang kewenangan dana desa, termasuk tentang alokasi bencana alam. Sebelumnya pihaknya sudah mendesak DPMDes untuk membuat Perbup itu, supaya ada payung hukum tetap.

“Itukan uang Negara, kalau ada payung hukumnya kan aman, Kades juga aman mengeluarkan uang tersebut. Tanya sendiri ke DPMDes, sudah ada apa belum Perbup itu,” tegas Tanhar.

Sementara, Imam Santosa SSTP MSi, Kabid Tata Wilayah dan ADM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lahat mengatakan, Perbup yang dimaksud sudah ada, justru dalam Perbup tersebut sudah mengatur besaran tunjangan BPD. Jika masalah kenaikan insentif, kembali lagi ke besaran PADesa.

“Ya mungkin menurut mereka tunjangan yang sekarang kurang. Kalau masalah kenaikan, ya tergantung pendapatan asli desa mereka masing-masing,” jawab Imam. (Heru)

Pos terkait