Tanggapan Komisi IV DPRD Lahat dan Kepala BPJS Tentang Jaminan Kesehatan di Lahat

  • Whatsapp

lahatpos.co, Lahat – Dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Lahat, Pemkab Lahat memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dengan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta dengan Program JKN-KIS pada tahun 2019 lalu.

Namun memasuki tahun 2020, Universal Health Coverage (UHC) masih menunggu kelanjutan lantaran mengalami beberapa kendala. Untuk mengatasi hal tersebut Pemkab Lahat dan BPJS Kesehatan mengadakan audiensi untuk membahas kesinambungan program ini di Bumi Seganti Setungguan di oproom Pemkab Lahat, kemarin.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Lahat, Lion Faisal  mengatakan untuk program jaminan kesehatan kita ada aturan, dan aturan ini yang harus kita taati.

“Mesti ada terobosan untuk peningkatan pelayanan yang masih dalam naungan JKN-KIS. Kami dari DPRD Kabupaten Lahat menunggu yang terbaik. Mulai hari ini saya minta dinas yang terkait seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dapat segera mengisi data program yang dari Pemerintah Pusat (PBI APBN DTKS), berapa globalisasi data yang ada. Agar kita dapat menghitung kesediaan anggaran yang ada,” ujarnya.

“Mindset kembali lagi kepada BPJS, dengan adanya terobosan dan pola yang nantinya ada MOU disana, yang tidak keluar dan masih dalam naungan Program JKN-KIS di BPJS Kesehatan,” imbuh Lion.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Eka Susilamijaya juga menyatakan bahwa kepesertaan ke dalam program JKN bersifat wajib.

Eka mengatakan, pada Perpres No 82/2018 juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. “Hal ini tertuang dalam Permendagri No 33/2019 tentang jaminan kesehatan,” ungkapnya. (zk)

Pos terkait