oleh

DPRD Lahat Desak Dishub Stop Uji Coba One Way

-Politik-2 views

LAHATPOS.CO Lahat – DPRD Lahat merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Perhubungan Lahat, menghentikan uji coba jalur satu arah (one way) yang sekarang sedang berlangsung. Hal ini menyusul adanya keluhan masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD terkait masalah ini.

“Apa yang kami sampaikan ini, tidak lain, diperoleh dari masukan masyarakat, khususnya pengendara yang melintasi jalan di dalam Kota Lahat. Mereka meminta pemerintah memikirkan ulang kembali program ini, karena dinilai memberatkan mereka,” ujar Sri Marhaeni Wulansih SH, Wakil Ketua 1 DPRD Lahat menyampaikan pada pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dishub Lahat di ruang rapat DPRD Lahat, Senin (25/2).

Selain Sri, anggota DPRD Lahat yang hadir pada RDP tersebut diantaranya, Irwan Sahmi SE, Bambang Supriadi SIP, Ir H Haris Patumuna, Tubagus Muh Abdus Somad SPdI, dan Deka Ariandi. Sedangkan dari Dishub dihadiri langsung Plt Kadishub Lahat Indaharmansyah SP MSi bersama sejumlah kabid dan kasi di lingkungan Dishub Lahat.

Menurut Sri, jalur satu arah, bukan solusi mengatasi kemacetan lalu lintas di dalam kota. Malahan menambah persoalan baru. Kemacetan terjadi di tempat lain. Seperti di Talang Jawa, Jalan Serelo, dan diberbagai titik jalan lainnya. Hal ini terjadi, karena dishub belum menyediakan sarana prasarana yang memadai.  “Kalau sekedar pengalihan arus lalu lintas, tidak bisa. Macet terjadi dimana mana,” ujarnya.

Sisi lain, dishub juga mesti memikirkan dampak dari jalur satu arah. Diantaranya, keluhan pedagang di sepanjang Jalan Mayor Ruslan mulai sepi pembeli, petugas parkir, tukang ojeg, dan bahkan para orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah setiap pagi. Ia khawatir akan berdampak kepada ekonomi  masyarakat dan pendapatan daerah.

“Tukang ojeg ini, kalau program ini tidak dihentikan, mereka ingin berdemo. Mereka yang semestinya ngojeg cukup dengan minyak satu liter di dalam kota, namun karena adanya one way ini, jadi dua liter. Itu kami dengar langsung dari tukang ojeg,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Dengan pula, keluhan ibu ibu mengantarkan anaknya sekolah disetiap pagi. Terutama dari arah Selawi, Lahat Tengah, Gunung Gajah, dan sekitarnya. Begitu sampai di simpang Empat Pasar Lematang, kendaraan mesti memutar dulu ke arah Talang Jawa. Karena tidak semua melintasi Jalan Serelo.

“Jalan Serelo juga kondisinya sempit. Ada portal masih dipasang di sana. Dan, ini makin menambah kemacetan arus lalu lintas,” ucapnya.

Berangkat dari itu, Sri menilai, saat ini, Kota Lahat belum layak diterapkan jalur satu arah. Ia mendesak Dishub segera menghentikan uji coba jalur satu arah tersebut. Sebaiknya dishub fokus kepada penertiban kendaraan parkir sembarangan di dalam kota, menyempitnya jalan lintas akibat pedagang kaki lima, memfungsikan kembali terminal, dan lebih penting lagi, memikirkan penanggulangan underpass di Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat. “Itu yang lebih urgen,” ucapnya.

Sri juga sempat menyesalkan, terlambatnya dishub memberitahukan kepada DPRD Lahat berkenaan dengan program tidak populis ini. Akibatnya DPRD juga terkena imbasnya, karena saat ditanya masyarakat, DPRD tidak mengetahuinya.

“Tolong setiap SKPD, kalau ada hal hal seperti ini, segera komunikasikan kepada kami. Karena kami wakil dari masyarakat,” imbaunya.

Senada, Anggota DPRD Lahat Bambang Supriadi SIP menyarankan dishub sebaiknya menyiapkan aturan hukumnya terlebih dulu, sebelum menerapkan uji coba tersebut. “Aturan hukum itu seperti Perda atau Perbup. Di dalam aturan itu, terintegrasi tahapan penerapan program jalur satu arah itu. Dimulai dari sosialisasi, analisisa, uji coba, dan penerapan,” ucapnya.

Menurut Bambang, kalau penerapan jalur satu arah itu belum memiliki payung hukum, ia khawatir hal ini akan digugat masyarakat, sehingga menambah persoalan baru.

“Sebelum ada payung hukumnya, kami minta hentikan dulu uji coba jalur satu arah ini. Silahkan dishub susun konsep payung hukumnya. Ajukan kepada DPRD untuk dibahas menjadi perda,” tegasnya.

Demikian juga disampaikan Anggota DPRD Lahat Ir H Haris Patumuna, ketimbang membuat kebijakan yang pro dan kontra dengan masyarakat, lebih baik dishub fokus kepada program perbaikan terminal maupun truk masuk kota.

“Saya hampir setiap hari melihat Terminal Batay, karena saya melintas di sana. Saya perhatikan kondisi sepi, tidak ada petugas dishub, jadi sangat disayangkan kondisi itu dibiarkan. Apakah tidak ada rencana dishub kedepan untuk memfungsikan terminal itu. Begitu juga termina di Muara Siban. Lahannya akan diambil kembali oleh pemilik lahan, kalau terminal itu tidak difungsikan. Saya rasa pembahasan ini sudah sering kita sampaikan, tapi kenapa belum ada reaksi dari rekan rekan dishub untuk memperbaikinya,” ucapnya.

Anggota DPRD Lahat Irwan Sahmi SE menilai, memang dalam penerapan program ini terjadi pro kontra di masyarakat, itu biasa, namanya juga baru pertama. Tinggal lagi dijelaskan kepada masyarakat maksud dan tujuan program ini.

“Kami sangat mendukung program ini. Pada prinsipnya, program ini sangat bagus, dengan tujuan untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Saya percaya program ini akan berjalan dengan baik,” ucapnya.

Irwan juga berpesan kepada dishub bahwa hasil dari pertemuan ini segera disampaikan kepada Bupati Lahat.

Menanggapi hal itu, Plt Dinas Perhubungan Pemkab Lahat Indaharmansyah SP MSi menjelaskan, uji coba jalur satu arah sudah mendapatkan persetujuan dari Bupati Lahat. Uji coba ini dilakukan selama dua pekan. Tanggal 3 Maret nanti berakhir. Setelah uji coba, akan dilakukan evaluasi, untuk mengetahui seperti apa tanggapan masyarakat, apakah setuju dilanjutkan, atau seperti apa.

“Pada prinsipnya, kita ingin berkontribusi, mencarikan solusi agar arus lalu lintas di dalam Kota Lahat, menjadi lancar dan tertib. Sehingga kita putuskan membuat jalur satu arah,” ujarnya.

Indaharmansyah juga sudah menduga, akan terjadi pro kontra dari masyarakat. Justru pro kontra inilah akan menjadi bahan kajian pihaknya, alasan pro seperti apa, dan alasan kontra seperti apa.

Terkait hasil pertemuan dengan DPRD Lahat yang meminta uji coba jalur satu arah dihentikan, juga menjadi pertimbangan pihaknya untuk mengambil langkah langkah kedepan. Tentu, dishub akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Bupati Lahat.

“Kami tidak bisa langsung memutuskan. Kami wajib melaporkan hasil pertemuan ini kepada Bapak Bupati. Seperti apa pengarahan dari Bapak Bupati, maka itu yang akan kami jalankan,” ucapnya.

Indaharmansyah juga sedikit menjelaskan, tentang Terminal Batay yang merupakan tipe A, adalah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Jadi bila di terminal itu, tidak ada petugas Dishub Lahat yang berjaga di sana, bukan berarti pihaknya mengabaikan terminal itu. Akan tetapi terminal itu sudah dikelola oleh pemerintah pusat..“Pegawainya juga dari pusat,” ucapnya.

Demikian juga Terminal Muara Siban, lanjut Indaharmansyah, memperbaikinya butuh dukungan anggaran yang tidak sedikit. “Kalau kami mendapatkan anggaran yang cukup untuk memperbaiki terminal itu, maka kami siap mengoptimalkan terminal itu. Kami berani “memaksa” seluruh angkutan umum berada di kesana. Tapi, kalau kondisi terminal seperti saat ini, maka kami tidak bisa berbuat banyak,” terangnya. (dn)

 

Komentar

News Feed