oleh

BPJS Kesehatan – Kejari Lubuklinggau Gelar Evaluasi

-Sumsel-24 views

LAHATPOS.CO, Lubuklinggau – Upaya meningkatkan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya mendaftarkan dirinya dan pekerja beserta seluruh anggota keluarga ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau melakukan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan tahap I tahun 2019, Selasa (19/3/2019).

Pertemuan yang membahas tentang evaluasi dan tindaklanjut yang akan dilakukan tahun ini di hadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau, Kepala BPJS Kesehatan, Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.

Pertemuan ini merupakan kerjasama dan hubungan antar lembaga pemerintah yang dilakukan untuk mendukung kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja tentang pentingnya pemberian jaminan sosial kesehatan kepada setiap pekerja dan anggota keluarganya.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, Eka Susilamijaya menyampaikan untuk mensukseskan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Lubuklinggau tidak hanya mengandalkan dari segmen peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) saja melainkan dari segmen pegawai swasta juga harus dimaksimalkan.

“UHC di Kota Lubuklinggau saat ini sudah mencapai 76 persen. Masih ada sekitar 53.000 jiwa lagi yang harus ter-cover untuk dapat mensukseskan UHC. Dan dari segmen pekerja swasta dapat dijadikan potensi untuk menambah jumlah kepesertaan JKN-KIS ini.“ papar Eka.

Eka menambahkan dari evaluasi yang telah dilakukan di tahun 2018 terdapat 12 badan usaha yang masih belum patuh. Dari 12 badan usaha tersebut sebanyak 6 badan usaha yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti dan sisanya masih menuggu proses lebih lanjut.

Ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Zairida menyatakan siap membantu BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti perusahan atau badan usaha yang belum patuh, dan akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bagi badan usaha dan pemberi kerja yang belum memberikan jaminan sosial kesehatan kepada setiap pekerja dan anggota keluarganya.

“Mari kita dukung bersama Program JKN-KIS ini supaya program yang baik ini dapat kita nikmati bersama dan dapat membantu sesama terutama bagi yang sedang sakit.Dalam kerjasama ini kami siap untuk melakukan pendampingan untuk menegakkan peraturan yang berlaku. Semoga apa yang kita kerjakan dapat membawa manfaat dan faedah untuk kita bersama.“ pungkas Zairida.

Dalam pertemuan ini Zairida juga berharap hasil dari pertemuan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti terutama bagi badan usaha yang masih tidak patuh agar masyarakat dari segmen pegawai swasta juga dapat menikmati program ini. (RW/na/m2)

Komentar

News Feed