oleh

Aturan Baru, Calon Kades tak harus dari Warga Setempat

Lahat – Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 ini diprediksi bakal makin sengit. Pasalnya dari segi aturan, calon kepala desa dibolehkan bukan berasal dari desa setempat.

“Iya, seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak harus merupakan penduduk yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Syarat itu berubah menjadi lebih terbuka seluas-luasnya untuk seluruh WNI. Baik yang berdomisili di desa setempat maupun dari luar desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDes) Fauzan Khoiri Denin AP MM  saat diwawancarai oleh koran ini, Senin (13/5).

Semula, tercantum dalam  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)  sempat mengatur soal syarat domisili calon kepala desa, yakni harus penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

“Akan tetapi, kemudian pasal tentang domisili ini, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Fauzan.

Adapun Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan yakni,  a) Warga negara Republik Indonesia. b) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. c) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar. d) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. e) Tidak pernah dijatuhi pidana. f) Bertempat tinggal di desa selama 6 bulan. g)  Berbadan sehat, dan h)  tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Namun, meski syarat tersebut sudah dihapus. Jika kepala desa dari luar wilayah itu terpilih dia wajib menjalankan tugasnya-tugasnya dengan baik. “Setelah terpilih yang bersangkutan harus bisa melaksanakan tugas dengan baik,” katanya. (mg03)

Komentar

News Feed