oleh

DPRD Lahat Sampaikan Rekomendasi untuk LKPJ Bupati Lahat Tahun Anggaran 2018

-Politik-10 views

LAHATPOS.CO, Lahat – Rapat paripurna DPRD Lahat masa persidangan ketiga tahun sidang 2019, dalam rangka penyerahan keputusan DPRD tentang hasil pembahasan DPRD Lahat sebagai rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Lahat tahun anggaran 2018, di Gedung Paripurna DPRD Lahat, Jumat (31/5).

Turut hadir Bupati Lahat Cik Ujang SH, Wabup Lahat H Haryanto SE MM, Ketua DPRD Lahat Samarudin SH beserta anggota dewan, Pj Sekda Lahat Drs H Masroni MM, Asisten, Staf Ahli, Forkopimda Lahat, para Kepala Dinas, Camat dan jajaran yang menghadiri.

Ketua DPRD Lahat Samarudin SH mengatakan, setelah mempelajari dan membahas laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bupati, maka berdasarkan hasil pembahasan tersebut akan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah berupa catatan-catatan strategi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.

“Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat pada peraturan pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna. Selanjutnya laporan keterangan pertanggungjawaban dimaksud dibahas oleh DPRD secara internal dan berdasarkan hasil pembahasan tersebut menetapkan keputusan DPRD, dimaksudkan disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007,” ungkapnya.

Pansus DPRD Lahat, Tubagus menyampaikan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip pemerintah daerah dan DPRD harus bersinergi.

“Menjalankan fungsi legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjaga hubungan antara kepala daerah dan DPRD maka pertanggung jawaban LKPJ salah satu kewajiban disampaikan kepada lembaga DPR,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tubagus mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah kepada DPRD dan informasi pada masyarakat akhir tahun yang membuat kebijakan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib dan urusan pilihan kebijakan pemerintahan umum pelaksanaan rencana kerja pemerintah.

“Kinerja aparatur pemerintah lebih ditingkatkan dalam hal kerja disiplin waktu pelayanan prima, dengan mengedepankan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. dalam promosi jabatan maka hendaknya mengacu pada aturan, baik dalam mekanisme maupun juga memperhatikan pendidikan yang ada di Kabupaten Lahat dan pengelolaan keuangan daerah yang matang serta juga harus tepat sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah maupun indikator keberhasilan pemerintahan dan pembangunan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Lahat Cik Ujang SH mengatakan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2018 daerah dan DPRD Lahat ke depan kita harapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten yang kita cintai.

“Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bercahaya bagi masyarakat Kabupaten di masa mendatang,” terang Bupati Lahat. (mg03)

 

Komentar

News Feed